Belakang Tengah Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan, foto : arief/hr

Sebagai televisi nasional resmi milik pemerintah, TVRI diharapkan tetap menjaga independensinya. Tahun 2018 ini merupakan tahun poliik yang tentu sarat dengan perhelatan politik. Ke depan ada Pilkada, Pileg, dan Pilpres yang menyita perhatian publik. TVRI harus menunjukkan independensinya dengan jelas.

Anggota Komisi I DPR RI Sjarifuddin Hasan menyerukan hal itu saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direksi TVRI, Rabu (24/1/2018). “Di Indonesia akan ada Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Independensi TVRI harus ditonjolkan. Harapan kami independensi ditunjukkan secara nyata dan jelas,” katanya.

Sjarif mencontohkan, Televisi Al Jazeera milik Pemerintah Qatar mampu mendunia dan menunjukkan independensinya. Stasiun tv ini mampu membangun jaringan yang sangat luas dan program-program yang selalu dinanti masyarakat dunia. TVRI bisa mencontoh kinerja Al Jazeera tersebut walau tidak bisa seluruhnya, karena masih memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusianya.

Di Al Jazeera, sambung Sjarif, campur tangan pemerintah tak terlalu dominan. Kalau pun tidak bisa mencontoh Al Jazeera, setidaknya mampu mengimbangi televisi swasta yang ada di tanah air.

“Mengimbangi tv swasta saja sudah cukup. TVRI dengan tv swasta itu berbeda. Yang satu profit oriented, yang lain not profit oriented. Tugas dasarnya memang berbeda,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Pada bagian lain, mantan Menteri Koperasi dan UKM ini mendesak TVRI pusat agar tak menarik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari TVRI di berbagai daerah. Biarkan PNBP dikelola sendiri oleh TVRI daerah untuk belanja peningkatan mutu siaran. Bila terbentur regulasi keuangan, ini bisa dibicarakan dengan Kementerian Keuangan.

“PNBP TVRI harus ditingkatkan karena demand-nya cukup tinggi. PNBP dari daerah kalau bisa jangan dikembalikan ke pusat. Biarlah membelanjakan sendiri di daerah. Kalau ada yang tidak bisa diimplemantasikan kebijakan ini bisa dibicarakan dengan Kemenkeu. TVRI daerah rata-rata mengeluh karena PNBP-nya diminta ke pusat, sehingga TVRI daerah tidak bisa melakukan kreativitas untuk meningkatkan mutu siaran,” kilah Sjarif. (mh/sc)